Showing posts with label EKONOMI. Show all posts
Showing posts with label EKONOMI. Show all posts

Thursday, April 26, 2018

Kritik Richard Robison dan Pendewasan Bangsa

Prof. Richard Robison, penulis “Indonesia: The Rise of Capital”, baru-baru ini menyindir sementara kalangan di Indonesia yang menyatakan Indonesia berpotensi menjadi kekuatan baru di Asia. Menurutnya, dasar-dasar argumen tentang kebangkitan itu sangat lemah. Selain tidak nampak adanya perencanaan maupun upaya sistematis Indonesia untuk memproyeksikan kekuatan ke pentas internasional, Indonesia juga dinilai tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi setting of rules sebagaimana dimiliki negara yang kuat.

Contohnya, ihwal pertarungan sengit Eropa dan Amerika dalam isu perdagangan dan hak cipta intelektual. Selama ini hegemoni selalu dipegang oleh AS. Negara lain termasuk Indonesia sangat sulit untuk masuk dan mempengaruhi dua hal itu. Menurutnya, Indonesia mungkin punya intensi untuk menunjukkan pengaruh, tapi dalam bidang apa?

Sebagai bangsa yang besar, kita tidak perlu marah apalagi galau menyikapi sinyalemen Robison di atas. Kita cukup introspeksi diri saja. Bangsa yang tangguh adalah mereka yang mau menerima kritik dari pihak lain. Sebab, para pengeritik biasanya adalah para pengagum tersembunyi.

Tapi sebaiknya kita mulai saja mengelaborasi apa-apa yang dikritik oleh Robison, terutama ihwal tidak nampak adanya perencanaan maupun upaya sistematis Indonesia untuk memproyeksikan kekuatan ke pentas regional apalagi internasional. Dari sinyalemen tersebut, memang seolah bangsa Indonesia adalah bangsa yang amat lemah secara metodologis. Membuat planning dengan sistematika yang benar saja tidak mampu. Itu jelas ‘ngenyek’. Padahal, wilayah metodologi pasti menjadi makanan sehari-hari dari para ekonom dan ahli sosial politik Indonesia yang selama ini menjadi punggawa kabinet dari periode ke periode. Apanya yang harus direncanakan secara sistematis? Kekuatan apa yang gagal dipentaskan oleh Indonesia?

Satu-satunya kekuatan yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Dari iklim tropis dengan udara hangat kuku, sampai isi perut bumi dan hasil laut, Indonesia juara!
Kekayaan SDA itulah yang menjadikan Indonesia kawasan yang diperebutkan, mulai bangsa kulit putih sampai kulit kuning sejak dulu kala. Oleh karenanya, satu-satunya kekuatan itu harus dipentas-dunia kan secara elegan. Presiden Sukarno dan para founding fathers yang kemudian menyadari potensi SDA Indonesia bakal jadi ajang perebutan bangsa lain sudah mewanti-wanti melalui Pasal 33 UUD 1945. Tapi sekarang semua sudah tergadaikan. Sehingga oleh para penggugat dimunculkan idiom Asing-Aseng sebagai pemilik dan penikmat SDA di negeri ini.

Jika upaya menjadikan kekayaan SDA Indonesia sebagai kekuatan utama bargaining gagal dimainkan, maka sinyalemen Robison bisa jadi benar. Saat ini, Indonesia masih berjuang mewujudkan kedaulatan nasional dalam pemanfaatan hasil SDA, bertarung dengan kekuatan-kekuatan pemodal raksasa dunia. Apakah hal itu yang disebut tidak punya planning dan upaya sistematis dalam memosisikan Indonesia di kancah dunia?

Agak repot memang membantah Robison, terlebih membaca kinerja ekonomi Indonesia sejak 1981-2016. Dari 18 negara yang disurvei, Indonesia satu-satunya negara yang mengalami penurunan rasio perdagangan terhadap GDP atau ((X+M)/GDP).  Rasio perdagangan RI terhadap GDP pada 1981 sebesar 53 persen, pada 2016 tinggal 37,4 persen. Ekspor industri manufaktur RI pada 2017 ada di urutan 30 negara dengan 47,7 persen total ekspor manufaktur.  Hanya pada 2017 ekspor dan impor RI bisa tumbuh perlahan, namun dengan pertumbuhan ekonomi yang stuck di angka 5 persen sejak 2013. Ranking GCI dan EoDB yang pada 2017 naik peringkat membutuhkan effort yang ketat untuk tetap mempertahankan struktur perekonomian yang sehat.

Bahkan untuk menjadi leader di kawasan ASEAN, dimana seharusnya Indonesia memanfaatkan pasar kawasan regional yang lebih luas dan terbuka setelah Free Trade Area (FTA), malah dimanfaatkan oleh negara lain sehingga kalah dalam pertumbuhan ekonomi dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Apalagi dengan China.

Hal-hal di atas ikut menentukan kemampuan setting of rules Indonesia dalam berbagai hal, terutama perdagangan internasional dan hak cipta. Tidak seperti Sukarno yang ‘leading’ sebagai salah seorang pemimpin berpengaruh dunia.

Selain lemah secara metodologi, inisiasi dan inovasi, akan lebih pening jika membaca sinyalemen Robison berikutnya bahwa tidak ada intensi dan kapasitas pemimpin ekonomi dan politik untuk memproyeksikan kekuatan, sebagai salah satu penyebabnya. Karenanya kritik Robinson harus dimaknai sebagai cambuk kritis yang positif. Agar rakyat Indonesia tetap eling lan waspada!

(Baca juga Berpikir Merdeka di Watyutink.com)

Karut Marut Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Dilema Buruh Kita

Kaum lemah dan tak berdaya seperti buruh Indonesia, kini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga dua kali. ‘Keapesan’ pertama, ketika pada 2015 lewat PP Nomor 78 Tahun 2015 kenaikan upah buruh ditetapkan hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Padahal di seluruh dunia kenaikan upah buruh selalu melibatkan serikat pekerja, lagipula nun pada masa orde baru saja, kenaikan upah harus didahului survei pasar untuk menentukan kebutuhan fisik minimum (KFM) dan kebutuhan hidup layak (KHL) dimana serikat buruh dilibatkan dalam survei tersebut. Setelah itu diadakan perundingan untuk menghasilkan ketetapan perubahan/kenaikan upah minimum. Namun kini kenaikan upah hanya ditetapkan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi semata. Untuk diketahui, penetapan inflasi dan pertumbuhan ekonomi biasanya ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).   

‘Kesialan’ kedua, arus yang menderas dari pekerja asing terutama dari China ke Indonesia telah dipermudah oleh Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA di mana pada Pasal 10 perpres tersebut menyebutkan pemberi kerja tidak lagi wajib memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan TKA) untuk pemegang saham, pegawai diplomatik dan jenis pekerjaan pemerintah yang membutuhkan TKA. Tambahan lagi pada Pasal 6 ayat 1 perpres disebutkan TKA yang sedang bekerja diperbolehkan bekerja di perusahaan lain dalam posisi yang sama, juga diperbolehkannya TKA menggunakan izin tinggal sementara (VITAS) sebagai izin bekerja untuk hal-hal yang bersifat mendadak.

Ketentuan kemudahan masuknya TKA tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan setiap penggunaan TKA harus membuat RPTKA yang disahkan oleh Kemenaker.
Dengan tidak adanya RPTKA, bisa diartikan TKA tidak lagi memerlukan izin untuk bekerja di wilayah Indonesia, apalagi diizinkan pula untuk bekerja pada posisi yang sama di perusahaan lain, padahal masih bekerja di perusahaan pertama.

Dengan dua ‘keapesan’ di atas, tidak berlebihan kiranya jika disimpulkan bahwa buruh kita tetap dalam posisi yang semakin dilemahkan pada penentuan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 D ayat 2 untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, UU Nomor 13 Tahun 2013  tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh dan Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat.

Kapan saatnya kita bersepakat untuk tidak menjadikan buruh sekadar objek pelengkap penderita? Posisinya selalu dilemahkan sejak munculnya politik buruh murah ala Soeharto. Sayangnya, suara idealisme pembelaan buruh domestik dan kesempatan kerja bagi bumiputera saat ini bak teriakan di tengah padang pasir. Tidak ada yang mendengarkan. Terlebih dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA yang membuka lebar pintu buruh asing untuk bekerja di Indonesia dengan segala keistimewaannya.

Sampai medio 2017 lalu, buruh asing—terbanyak dari China—tercatat mencapai angka 126 ribu orang. Bertambah 69,85 persen dibanding akhir 2016 yang masih sebanyak 74.813 orang. Banyak dari mereka merupakan buruh unskill alias buruh kasar, dari tukang sapu sampai tukang semen. Hal tersebut mau tidak mau menimbulkan kegelisahan bagi warga lokal yang kebanyakan masih menganggur menunggu kesempatan bekerja. Belum lagi selentingan bahwa upah pekerja dari China berkisar Rp15 juta per bulan. Sementara warga lokal paling banter Rp3,5 juta per bulan.

Repotnya, alasan diterbitkannya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 antara lain untuk mempermudah investasi asing masuk. Sementara bagi investor asal China misalnya untuk proyek pembangkit listrik, memang ditawarkan dengan harga murah tapi harus satu paket dengan penggunaan buruh yang didatangkan dari China.

Dengan dibukanya kran bagi TKA, tantangan dan keruwetan yang dialami buruh Indonesia nampaknya akan berimbas pula pada pemberdayaan SDM Indonesia. Terutama mereka yang mengenyam pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Setiap tahun, sekitar 68 ribu lulusan perguruan tinggi menganggur dan 748 ribu lulusan perguruan tinggi ‘ditetaskan’. Soal ruwetnya, bagaimana memberdayakan sekian banyak ‘idle capacity’ di tengah kesempatan kerja yang semakin menyempit. Padahal kesempatan kerja adalah salah satu matarantai daya beli. 

Dari uraian di atas, nampaknya kita lupa pesan Nawacita yang bertekad memperkuat ekonomi kaum pinggiran termasuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi buruh. Jangan sampai kebijakan TKA membuka ruang tembak bagi lawan-lawan politik Jokowi yang gemar memberi stempel ‘Presiden’ pro pekerja asing. Atau...memang sengaja dibuka?!


(Baca Tulisan Berpikir Merdeka Lainnya di Watyutink.com)


Thursday, April 06, 2017

IRONI-IRONI DEREGULASI PEREKONOMIAN RI







Menteri Darmin sedang gundah. Pasalnya, banyak  pengusaha yang mengadu kepada Menko Perekonomian itu tentang regulasi tata niaga yang dirasa menyulitkan dan menimbulkan ketidakpastian. 

Parahnya lagi, kondisi yang saat ini banyak berimbas pada kinerja industri, investasi, ekspor dan inflasi tersebut muncul setelah adanya  Deregulasi melalui Paket-paket Kebijakan Ekonomi yang sudah mencapai tahap ke 13 di era Presiden Jokowi. 

Saat ini ternyata banyak muncul regulasi baru di Kementrian  yang  menghambat iklim kemudahan usaha. Disebutkan ada 12 larangan terbatas (lartas) baru, 9 diantaranya belum sesuai dengan arahan paket kebijakan ekonomi.  Tahun 2015 regulasi yang menghambat ekspor-impor sempat turun, tapi di 2016 malah bermunculan regulasi baru yang bahkan tidak berkoordinasi dengan  Satgas Deregulasi.   

Tentunya hal diatas menimbulkan tanda Tanya besar. Apakah spirit 13 Paket Deregulasi Ekonomi yang digaungkan Presiden Jokowi ternyata tidak dipahami pada tingkat pelaksana ? 

Sejak dulu, Indonesia dikenal sebagai negara “Die Hard” buat investor, dalam dan luar negeri. Dari soal pajak, birokrasi yang panjang dan menyulitkan, biaya siluman sampai pada Dwelling Time yang mencapai 4,7 hari. Posisi lartas Indonesia saat ini mencapai 51 persen dari 10.826 pos Tariff Harmonized System (HS) Buku Kepabeanan RI. 
Sementara rata-rata ASEAN hanya 17 persen. 

Contoh riil adalah perizinan untuk usaha Migas. Sebelum dipangkas menjadi hanya 20 perizinan, dulu investor migas harus melalui 104 perizinan. 

Mengapa “regulasi liar” tersebut sampai terbit pada tingkat Kementrian? Cukup kompetenkah jam terbang para menteri kita dalam memahami Paket-Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi ?  Dan lagi-lagi, apakah ini terkait dengan pembagian jatah biaya siluman yang muncul pada masing-masing meja perizinan ?

Thursday, March 30, 2017

QUO VADIS UMKM KITA ?




Sektor Usaha Kecil Menengah (UMKM)  Indonesia yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat kecil, disebutkan tidak layak masuk dalam skema perbankan. Tingkat kesuksesan usaha dari UMKM menurut data perbankan hanya seputar 10 % saja. Sisanya hidup segan mati tak mau.

Strategi pemberdayaan yang dilakukan pemerintah, kebanyakan hanya sampai pada taraf pemberian insentif dan bantuan sesaat tanpa adanya pembinaan berkelanjutan.

Upaya mengatasi kendala pembinaan dalam memajukan sektor UMKM bukannya tidak ada. Sejak 1993 telah dirintis model Inkubator bisnis oleh kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dengan harapan strategi inkubator bisnis dapat maksimal dalam  memberdayakan UMKM. Namun  sejauh ini baru 59 inkubator bisnis yang berdiri, kebanyakan di Perguruan Tinggi. Dari jumlah itu hanya setengahnya saja yang dapat dikatakan berjalan dengan baik.   

Meski peran UMKM dalam kontribusinya untuk PDB berkembang  dari tahun ke tahun, sebagai contoh pada tahun 2010 PDB UMKM meningkat 0,595 dari 56,5 % pada 2009 menjadi 57,12 % pada 2010. Sedangkan pada tahun 2011 meningkat sebesar 0,835 menjadi 57,945 dan pada taun 2012 terjadi peningkatan sebesar 1,145 menjadi 59,08%.

Dari data diatas, apakah masih ada good will dari para pemangku kebijakan untuk secara serius memberdayakan sektor ekonomi rakyat tersebut ? apakah negara kita tidak akan pernah bisa mengikuti Thailand yang setiap tahun berhasil mencetak 1.000 pengusaha kecil baru ?

Mengkritisi Pajak bagi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM Indonesia sedang kesal. Pasalnya, setelah merampungkan revisi PP Nomor 46 tahun 2013 (Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 / ...