Showing posts with label POLITIK. Show all posts
Showing posts with label POLITIK. Show all posts

Thursday, April 06, 2017

JAKARTA 313 : BUNUH DIRI ATAU SEMAKIN MENGUATKAN DUKUNGAN ?



Benar belaka bahwa aksi 212 pada Desember tahun lalu, adalah aksi terbesar sepanjang masa yang genuine dan puritan. Diikuti oleh sekitar 37 ormas Islam di Indonesia plus kekuatan-kekuatan sipil yang menentang gerakan penistaan agama (Islam). Hanya yang harus diingat, mungkin gerakan tersebut rasanya bukan hanya dipicu oleh penistaan agama. 

Tetapi juga oleh sikap penolakan sebagian besar peserta aksi terhadap beberapa peristiwa yang  beraroma ketidak adilan, terutama peristiwa penggusuran pemukiman rakyat di Kampung Pulo, Bukit Duri, Kampung Aquarium, Rawajati dan lain-lain. Celakanya, yang tergusur adalah kampung-kampung yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kenyataan tersebut tak pelak menjadi amunisi “rasialisme dan anti Islam” paling serius yang bisa dimainkan oleh pihak anti Ahok.



Kedua, massa aksi yang ikut juga (diduga)kebanyakan ikut terprovokasi untuk menolak calon gubernur petahana  Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Penolakan didasarkan pada maraknya ungkapan kasus korupsi yang dituduhkan pada Ahok.  Hasil audit BPK menjadi acuan paling banyak diajukan sebagai argument. Juga terhadap kasus-kasus lain, yang sayangnya, oleh pihak KPK tidak direspon secara memuaskan dengan hanya mengajukan alasan “mens rhea”.  Format gerakan reformasi yang anti KKN menjadi alasan paling kuat bagi kekuatan pro demokrasi yang turut serta dalam aksi 212. KPK dan pendukung Ahok dilingkaran Istana dinilai tidak fair dan cenderung mengaburkan fakta-fakta hukum. Dan itu bisa di judge sebagai anti semangat reformasi 1998.

Ketiga,  Kinerja Gubernur Petahana juga dipandang tidak bagus-bagus amat.  Fakta bahwa kinerja Ahok ada diurutan papan tengah-bawah dalam ranking Kemen PAN, BPK dan Kemendagri . Data selama tiga tahun terakhir, Pemprov DKI mendapatkan opini (WDP) Wajar Dengan Pengecualian dari BPK. Selain itu,  penyerapan anggaran di DKI juga sangat rendah. Sementara hasil evaluasi penggunaan anggaran daerah pada Semester I 2015, persentase serapan anggaran hanya 22,86 persen dari total Rp 69,2 triliun. Hal itu menurut Kemendagri adalah penyerapan anggaran terparah selama ini.  

Keempat, Memang, keluarga Cendana adalah pihak yang paling memanfaatkan situasi politik saat ini. Namun, mengatakan bahwa dukungan Cendana akan menyurutkan dukungan terhadap Anis-Sandi diputaran kedua juga terlalu spekulatif. Dari pengamatan akar rumput, justru keluarga Cendana yang ditunggangi oleh semangat perlawanan. Orang tidak perduli siapapun dan apa latar belakangnya. Mereka  yang dipandang mampu memberikan support politik dan moral dalam gerakan perlawanan ini, akan diajak untuk berkoalisi. Meruntuhkan dominasi Gubernur Petahana menjadi hal paling utama dibanding membicarakan siapa mendukung siapa.

Kelima, Kharisma Anis Baswedan. Sosok ini dikalangan kaum Islam “abangan” maupun “modernis” di Jakarta menjadi sosok antithesis terhadap Gubernur Petahana. Dibeberapa polling jejak pendapat harus diakui pasangan Anis Sandi unggul. 

Terakhir menurut saya, peristiwa 313 hari ini, biarlah dicatat dalam sejarah perpolitikan bangsa kita sebagai rentetan aksi masyarakat sipil Indonesia yang sejak dulu selalu dimarginalkan. Itu adalah “latihan” bagi civil society untuk tegak dan sebangun sama tinggi, duduk sama rendah dengan kekuatan-kekuatan dominan. Terutama kelompok bersenjata dan ruling class yang merasa punya kuasa atas modal dan kekayaan tanah air.
Tiada gading yang tak retak. Tabik selalu. 

Pril Huseno





Wednesday, March 29, 2017

AGAMA DAN POLITIK, ISSUE PURBA YANG SEXY






Urusan pemisahan agama dan politik telah lama  menjadi polemik politik dunia. Sejak zaman renaissance pada abad pertengahan, agama dinilai terlalu dalam ikut campur dalam perkara politik pemerintahan. Hingga akhirnya muncul ide  untuk memisahkan agama dari urusan politik. 

Statement Presiden Jokowi  tentang pemisahan agama dan politik, mencerminkan kegelisahan terhadap kembalinya politik aliran. Politik aliran, sebagai buah dari peta pertarungan politik Indonesia pasca kemerdekaan, lahir dari realitas sosial Indonesia yang tumbuh mengilhami pengelompokan sosial politik kemasyarakatan kita.
Bagi kelompok yang berangkat dari ideologi Keislaman, urusan agama tidak dapat dipisahkan dari urusan dunia. Islam menuntun ummatnya dalam segala hal.  Aspek politik, tata negara, sosial, ekonomi dan budaya. Pemisahan urusan agama dengan politik, ditolak oleh Islam sebagai ideologi sekuler.  

Bagi kelompok yang beraliran sosialisme, komunisme dan kelompok nasionalis liberal, agama harus terpisah dari urusan politik. Sebagaimana sejarah kebangkitan Eropa.
Indonesia modern, dipandang harus mengadopsi aspek modernitas yang mencerminkan tata keteraturan, pertanggungjawaban, kompetensi dan kepatuhan terhadap kaidah organisasi. Bagi kelompok nasionalis sekuler, pemenuhan unsur modernitas tersebut diluar wilayah agama.   Harus ada sosok modern dan  kredibel untuk melaksanakan agenda-agenda modernisasi.  
Perbedaan sudut pandang  ajaran dan ideologi inilah yang menyebabkan ketegangan-ketegangan sosial pada Indonesia mutakhir. Bagi kelompok agama (Islam), semua aspek yang dipersyaratkan oleh pandangan dunia modern ada dalam ajaran Islam. Terlebih aspek kompetensi dan kredibilitas (baca: kejujuran). 

Apakah Indonesia modern memang harus memisahkan agama dan politik untuk mencapai Indonesia yang lepas landas? Bagaimana halnya, jika konflik dan ketegangan sosial yang ada lebih diperparah oleh adanya stigma kooptasi dan dominasi negara oleh sekelompok kecil elit yang menguasai 80 % kekayaan Indonesia?


       

Monday, August 20, 2012

Serial HUT RI (2) : Yogya, Aceh dan Hari Kemerdekaan RI

Pilar demokrasi yang digerogoti tikus berdasi juga ikut merusak sendi-sendi kebudayaan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kearifan budaya lokal. Kita semua tahu bahwa dibalik ngototnya pusat untuk menjadikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipilih melalui sidang DPRD DIY sesungguhnya bukan dari niatan murni menjalankan demokrasi seutuhnya, atau memberikan pelajaran berdemokrasi kepada rakyat Yogyakarta Hadiningrat, tapi ada motif-motif penguasaan sumber daya ekonomi daerah disana. 

Beberapa sumber daya ekonomi milik Kraton Ngayogyakarta Hadinigrat hendak dipindah-tangankan lewat mekanisme perundang-undangan Pemerintahan Daerah, dan dijalankan dengan menjadikan pemilihan Gubernur DIY seolah sebagai pembelajaran kepada rakyat Yogya agar mengikuti 'cara demokratis' pemilihan Gubernur lewat sidang pemilihan DPRD.  Model pemaksaan demokrasi yang punya niat busuk tanpa mempertimbangkan sejarah keistimewaan DIY sebagai bekas Ibukota Republik, dan peran Kraton Yogyakarta dalam perjuangan mempertahankan proklamasi Kemerdekaan RI,  juga figur sentral Sultan Hamengkubuwono IX dan X sebagai Raja 'de Facto' bagi rakyat Yogya jelas melukai jiwa dan semangat ke-Indonesiaan bagi seluruh rakyat DIY. Disinilah para perencana pemerintahan mestinya mampu bersikap arif dalam melihat kepentingan pelaksanaan demokrasi seutuhnya dengan pemahaman terhadap identitas budaya lokal yang semestinya tidak diabaikan begitu saja. 
Wajar jika kemudian gejolak mempertahankan identitas Istimewa bagi DIY dan pemilihan lewat mekanisme penunjukan langsung bagi Sultan Hamengkubuwono X sebagai Raja dan Gubernur DIY menjadi pilihan hidup-mati bagi rakyat Yogya. Rakyat melihat bahwa yang terjadi adalah pertarungan SBY dan Sultan Hamengkubuwono X yang hendak dipaksakan menang oleh otoritas berkuasa. Sultan hendak dijadikan sebagai simbol budaya saja, dan tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pemeritahan Daerah yang nantinya bakal sarat kepentingan. Disitulah masalahnya. Sampai saat ini perjuangan mempertahankan status Istimewa bagi DIY dan mekanisme penunjukan langsung Gubernur masih menjadi concern utama bagi rakyat DIY. Dalam sikap yang paling ekstrim, rakyat DIY lebih memilih merdeka seperti perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dulu di Aceh (yang juga sarat persoalan ketersinggungan terhadap identitas budaya lokal-kedaerahan dan penguasaan sumber daya ekonomi), namun lewat jalur yang lebih lembut, seperti perlawanan budaya. 

Pawai-pawai allegoris budaya dan penolakan terhadap penghapusan status Istimewa bagi DIY menjadi topik hangat yang dapat memunculkan instabilitas kawasan. Yogyakarta sebagai salah satu daerah istimewa merupakan etalase budaya nusantara, yang menyimpan berjuta makna bagi berdirinya negara RI. Tempat bernaung bagi sekian banyak pendatang yang menuntut ilmu di Yogyakarta namun tetap menjunjung tinggi identitas nasional berlandaskan integritas budaya lokal Yogyakarta. Entahlah, disadari atau tidak hal crucial ini oleh para perancang pemerintahan pusat.

Kehendak yang memaksakan berjalannya demokrasi prosedural sempit tanpa pertimbangan kedaerahan akan berakibat kontra produktif bagi perkembangan demokrasi itu sendiri, khususnya di wilayah DIY. Apalagi jika pemaksaan lewat jalur kekerasan struktural yang menggunakan alat-alat negara, tentunya hal tersebut bukanlah sebuah pilihan bijak, walau kita tahu beberapa pihak di Jakarta menginginkan hal tersebut. Pelajaran pahit  'Perang Aceh' (GAM vs TNI-Polri) yang melelahkan hendaknya dijadikan landasan pijak bagi para perancang kebijakan.

Membiarkan Yogyakarta, Kraton, Sultan dan rakyat DIY tetap dalam satu kesatuan budaya dan integritas kedaerahan adalah pilihan paling bijaksana agar identitas budaya nasional tetap mempunyai akar pijakan dan tali temali yang kuat dengan berbagai identitas budaya lokal. Pelaksanaan demokrasi yang benar pastilah akan melihat pula aspek keutuhan budaya nasional yang semestinya ikut dipertahankan, agar gema peringatan Hari Kemerdekaan dari tahun ke tahun mempunyai makna yang semakin penting dihati sanubari segenap rakyat dari Sabang sampai Merauke. Hendaknya jangan sampai peringatan Hari Kemerdekaan kita ditandai dengan ganjalan hati dan gerutuan dibelakang panggung terhadap kerakusan segelintir elit nasional yang melulu melihat kepentingan penguasaan sumber daya ekonomi daerah. 

-Pril Huseno-  



  

Sunday, August 19, 2012

Serial HUT RI (1) : Yogya, Aceh dan Kemerdekaan RI

Hari ulang tahun kemerdekaan RI ke 67 kali ini diwarnai kegamangan saat pidato presiden RI dalam rangka menyambut 'Agustusan' yang menyebutkan keprihatinan beliau terhadap makin merebaknya korupsi di segala lapisan penyelenggara pemerintahan. Disebut pula 'kroni' tiga pilar demokrasi : Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif  dalam mengabadikan budaya korupsi yang semakin susah diberantas.

Entah sengaja atau tidak, dihari-hari menjelang tanggal 17 Agustus 2012, Antasari, mantan ketua KPK yang menjadi narapidana kasus pembunuhan Nasruddin, seorang Direktur perusahaan swasta di Jakarta, tiba-tiba menyebut SBY lah yang mempimpin rapat untuk mem 'Bail-Out' Bank Century sebesar Rp. 6,7 Trilyun dalam beberapa tahap pencairan uang. Informasi yang diblow-up Antasari tersebut kemudian menjadi 'trending topic' yang membuat heboh dunia hukum dan menggoyang langgam antikorupsi yang didengung-dengungkan pemerintah. Walau kemudian ada klarifikasi dari presiden untuk masalah tersebut, namun publik sudah terlanjur beranggapan (dan menjadi rahasia umum) bahwa masalah Bank Century memang masalah seputaran Istana, yang KPKpun dibawah Busyro Muqoddas tersungkur, dan harus merelease berita bahwa tidak ada korupsi dalam kasus Bank Century. "Tai kucing apalagi ini..?" kata alm.Rendra dalam sebuah puisinya. 

Dan lalu orang seolah tergelak geli ketika presiden menyatakan keprihatinannya dengan menyebut korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang telah menjadi benalu dalam perjuangan anti korupsi yang melibatkan tiga lembaga pilar demokrasi di atas. Dihubungkan dengan statement Antasari yang bak pepatah 'melempar kotoran dimuka awak'. Antasari bukan lagi sebagai 'whistle blower' tapi sudah sebagai 'the man who throwing dirt  into the faces of  some guy'. 

Hal yang saya sebut diatas adalah masalah krusial yang dialami negara ini pada dekade terakhir. Bagaimana korupsi di era kepemimpinan sekarang telah menjadi wabah yang semakin meluas, brutal dan tidak tahu malu. Pilar-pilar demokrasi yang seharusnya menjadi alat negara- bangsa untuk ikut berperan dalam pemberantasan korupsi berubah menjadi sarang penyamun yang ikut berebut rejeki haram dari para bandit berdasi. Tidak tahu malu karena sebagian pelaku kejahatan luar biasa itu adalah para kader partai yang tengah berkuasa dengan presiden sebagai Ketua Dewan Pembina. Lalu mendekati Hari Kemerdekaan RI yang ke 67 Antasari meledakkan peluru yang menghebohkan itu. Lengkap sudah derita tidak tahu malu yang diusung partai berkuasa.

Brutal dan tidak tahu malu karena para anggota legislatif dan yudikatif juga berbuat hal senada. Anggaran negara yang disahkan oleh Badan Anggaran DPR tidak akan clear kalau tidak ada janji 'apel-apel' yang bertebaran keluar dari mulut mungil Angelina Sondakh, si pesakitan KPK. Walau setengah mati tidak mengaku di sidang pengadilan, namun tetap saja janda cantik itu merasakan dinginnya sel penjara KPK dan sekarang mendekam dalam sel tahanan wanita Pondok Bambu. Lalu apa yang harus disukuri dari serangkaian perkara korupsi yang berujung pada pemenjaraan kelompok elit DPR dan Kehakiman dalam memaknai Hari Kemerdekaan ? 

Kalau Anas Urbaningrum berani menantang orang nomor satu di republik ini tentulah karena dia tahu benar, dan pasti memegang kartu-kartu truf jitu untuk menghantam balik, karenanya, kita kemudian bisa melihat kemesraan kembali Anas dengan jajaran pengurus partai berkuasa termasuk lingkaran istana.

Negara dengan usia 67 tahun ini sesungguhnya sedang gamang menghadapi hari depan dengan menggilanya kasus korupsi dari pusat sampai daerah tingkat II.

Lihatlah para Bupati, Gubernur dan Walikota, anggota legislatif, Yudikatif dan Eksekutif pelaksana roda pemerintahan masuk penjara. Seolah tidak pernah bakal berakhir. Tak pernah berakhir karena bidikan sekarangpun mengarah ke orang nomor satu dalam mencuatnya kembali kasus Bank Century. Adakah negara-negara di lingkar ASEAN saja, yang mengalami kasus-kasus korupsi mengerikan seperti yang kita alami ?

Kasus Korea Selatan dalam memberantas korupsi patut dijadikan contoh. Ribuan pegawai negeri Korea Selatan masuk penjara, Chun Doo Hwan sang mantan presiden masuk pula bui karena kasus korupsi. Kalau itu yang mau dituju oleh para pegiat antikorupsi dan KPK, maka harapan perbaikan pasti akan selalu ada.; asal tidak menjadikan patah semangat bila gagal dalam tahapannya. Jenderal-jenderal Korea Selatan juga pernah dimasukkan penjara oleh Jenderal Park Chung Hee, dalam rangka membersihkan Korea Selatan dari praktek korupsi. Jika saat ini kita melihat jenderal-jenderal di kepolisian 'melawan' dalam kasus simulator SIM, maka itu hal yang wajar dan juga sebagai batu ujian kita sebagai bangsa yang hendak lepas dari belenggu korupsi. Angka cadangan devisa RI yang katanya tertinggi dalam sejarah - 106,50 milyar dollar, menjadi tidak berarti jika kita ternyata punya hutang sampai Rp.1900 trilyun. Yang menggelikan adalah, kengerian mendengar angka hutang negara yang demikian fantastis dijawab oleh para pemikir ekonomi pemerintah bahwa kita sanggup membayar cicilan bunga dengan angka yang lebih besar setiap bulannya, karena cadangan devisa RI tertinggi dalam sejarah.  

Gurita korupsi yang membelit sendi-sendi perekonomian negara akan menggerus cadangan devisa dengan banyaknya program perbaikan infrastruktur yang rusak, rehabilitasi ekonomi daerah yang gagal didayagunakan, program penyelamatan anak bangsa yang kelaparan dan kurang gizi karena sasaran program yang tidak tepat sasaran dan niat, karena dipakai untuk kepentingan elit daerah, dan lain hal yang membajak kepentingan penggunaan devisa negara.

Sektor riil yang terengah-engah karena minimnya pembelaan pemerintah dalam melindungi industri dari serbuan barang impor Cina, dan serbuan mafia anggaran dalam penjualan aset negara BUMN strategis, yang lagi-lagi, diperankan oleh 'kroni' legislatif, yudikatif, eksekutif. Mau kemana negara bangsa ini minta perlindungan dari kejamnya gerombolan tersebut ?

Itulah menurut saya kado terbesar Hari Kemerdekaan RI ke 67 kemarin. Sebuah pekerjaan rumah bagi segenap elemen bangsa yang masih berharap dan berjuang demi terwujudnya kemakmuran rakyat dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, kecuali para bandit berdasi. Sebuah tantangan besar yang datang justru dari lingkaran 'gedung putih' istana dan gedung-gedung megah anggota terhormat legislatif dan lembaga peradilan. Ternyata, binatang pengerat itu bukan datang dari sawah-sawah para petani atau pengapnya ruang diesel industri yang dijaga para buruh dengan setia, tetapi dari gedung-gedung megah di pusat kota..

-Pril Huseno-
  
 



Saturday, October 29, 2011

Paspampres Kecolongan Lagi ?

Paspamres kecolongan lagi ? ini bukan berita main-main dan hal sepele. Beberapa hari lalu ,seorang tukang kebun hotel di Bali dengan 'pede' nyelonong masuk ke samping panggung tempat presiden SBY dan tamunya duduk, plus beragam hasil bumi buah kerjanya. Tak pelak si tukang kebun kebun beserta sepeda digelandang pasukan paspampres ke balik panggung untuk diamankan. Belakangan, si tukang kebun lugu tersebut dilepas aparat kepolisian karena dianggap tindakannya bukan kesengajaan dan sama sekali tidak membahayakan Presiden.

Kemarin, kembali Paspampres dibuat malu oleh ulah nekat seorang mahasiswa Bandung, ketua Hima Persis (Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam) yang dengan gagah berani maju ke depan panggung Wakil Presiden Budiono sambil membentangkan poster bertuliskan " Sumpah Serapah 28 Okotober 2011" beserta sederet kalimat provokatif yang cukup 'subersiv'. Keruan saja, pasukan pengaman presiden bergerak cepat dan segera meringkus pemuda pemberani tersebut ke markas pengamanan, berikut sejumlah 'ketupat bengkulu' dan tendangan yang mendarat di wajah dan tubuhnya.

Pikiran saya, yang jadi soal bukan seberapa cepat pasukan pengamanan presiden bertindak mengamankan sang penyusup. Baik sengaja atau tidak. Tapi kenapa kelalaian yang fatal ini dapat terjadi ditengah penjagaan super ketat yang biasanya menjadi standar pengamanan kepresidenan. Untung saja yang 'menyusup' hanya seorang tukang kebun atau mahasiswa nekat yang hanya membawa poster. Andai saja yang menyusup adalah sosok yang berniat kurang bagus, maka dapat dibayangkan apa yang terjadi buat keselamatan pimpinan negara. Bisa saja terjadi insiden pelemparan bom, penembakan, atau apa saja yang mengerikan.

Menurut yang saya tau, dua minggu atau satu bulan sebelum kepala negara/wakil hadir disuatu lokasi, maka lokasi tersebut telah disterilkan oleh Paspampres. Semua pihak yang mondar mandir di area tersebut dipelajari dan dicatat. Beragam pertanyaan akan diberikan kepada pihak panitia perihal faktor-faktor yang menjadi titik rawan dan kritis demi pengamanan kepala negara. Mulai dari tukang masak, resep masakan, siapa saja kokinya, sampai pada sterilisasi zona acara sampai radius tertentu. Dua malam atau satu malam sebelum acara, 'venue' pasti disidik oleh team penjinak bom dengan metal detector. Dulu saja waktu Bill Clinton hendak ke Jakarta, di  perempatan Ciliitan Jakarta Timur, ada sosok-sosok tegap bule dari CIA dan Secret Service (paspampres-nya USA) tegak mengamati persimpangan tersebut, entah apa maksudnya. Mungkin karena Cililitan dekat dengan bandara Halim Perdanakusumah, tempat mendaratnya tamu negara. Begitulah seriusnya soal pengamanan kepala negara ini.

Pengamananpun biasanya dibagi atas tiga ring pengamanan. Ring satu pastilah pasukan paspampres dengan segala kehebatan perlengkapannya. Ring dua, paspampres bekerja sama dengan aparat pengamanan lokal TNI dan kepolisian. Bahkan di ring terluar, pasti ada sepasukan TNI bersenjata lengkap yang ikut mengamankan lokasi. Di Madiun, beberapa tahun lalu bahkan sampai enam ribu personil TNI dilibatkan di ring terluar untuk pengamanan kepala negara...!!!

Pendeknya, dengan pengamanan yang begitu super ketat, seekor kecoa pun tidak mungkin lolos ke zona keamanan presiden dan wakil presiden..!!! itu sudah pasti ..!!!

Tapi mengapa oh mengapa...Lhadalah..!! seorang tukang kebun dengan topi belel dan wajah penuh keluguan, sempoyongan pula, berhasil menerabas semua kredo suci pengamanan seorang kepala negara ? membawa sepeda pula yang untungnya tidak diisi bom olehnya. Atau seorang mahasiswa bisa lolos memasukkan poster provokativ ke dalam arena acara ?

Saya menduga kecolongan ini pastilah karena standar kewaspadaan, secara tak sengaja, diturunkan oleh beberapa petugas. Teori "tak seekor kecoapun boleh lolos" pastilah tidak dilaksanakan dengan baik. Zona pengamanan pada ring satu tidak final di bersihkan agar orang tidak dengan mudah bisa menerobos.

Lalu pada siapa hal ini dipesalahkan ? ya jelas komandan lah..!! tidak ada prajurit yang gagal, yang ada sang Jenderal yang lengah..!!!

Keteledoran ini mutlak harus diperbaiki, disipilin pengamanan harus ditegakkan dengan hitungan sempurna. Kalau perlu ganti sang komandan Paspampres sekarang juga. Demi keselamatan kepala negara. Ini usul yang rasional saya kira. Terima Kasih.

Friday, October 28, 2011

SUMPAH SERAPAH KAUM MUDA 2011; Sebuah Refleksi Sumpah Pemuda 1928

Jangan bicara sumpah pemuda yang terjadi 83 tahun lalu. Sumpah kaum muda waktu itu memang cuma menegaskan bahwa kaum muda yang berkumpul, ingin diketahui sebagai sekumpulan angkatan muda dalam satu komunitas (calon) negara baru yang bernama Indonesia, yang berbangsa satu, berbahasa satu dan bertanah air satu - dan itu sudah selesai.  Negara itu sendiri memang diproklamirkan 17 tahun kemudian oleh dwi tunggal Soekarno-Hatta.

Yang harus diperhatikan sekarang setelah 66 tahun Indonesia merdeka adalah : kaum muda yang tidak lagi mewarisi semangat revolusioner para pendahulu negara ini, dan berubah menjadi semangat memperkaya diri sendiri lewat beragam akal bulus.  Akal bulus itu sendiri terbentuk dari pengalaman bersama kaum muda yang melewati proses mobilitas sosial  (baca:keikutsertaan) sebagai kader partai ditingkat pemula, lalu menjadi kader inti partai, dan kemudian berkat nasib baik dan sedikit  kegigihan melobby elit partai tingkat daerah dan pusat, berhasil menjadi anggota legisatif dipusat ataupun di daerah. Dan dari sanalah ‘berkah alam’ itu turun keharibaan kaum muda.

Berkat kerjasama apik dengan kader senior partai di dewan perwakilan rakyat, juga kongkalingkong  dengan birokrat daerah/pusat dan juga pengusaha instan bentukan partai, maka ‘berkah alam’ itu terwujud lewat sim salabim diberbagai panitia anggaran rutin dan proyek daerah, dan lalu kaya rayalah komune-komune partai berkat ajian sakti petinggi-petinggi Dewan atau Partai.

Lalu dimanakah letak sumpah keramat kaum muda pada 1928 ? yang didalamnya-sesungguhnya-terkandung makna pemuliaan terhadap nasib bangsa dan tanah air ? jangan berhayal muluk-muluk bahwa kaum muda eksklusif dan wangi itu sempat berpikir tentang makna sumpah 83 tahun lalu. Atau bahkan repot-repot memikirkan sumpah yang sudah uzur.

Walaupun kebanyakan mereka dulunya adalah kader muda unggulan (semacam bibit) dari berbagai ormas pemuda yang terkenal dengan slogan-slogan normatif kenegaraan seperti kebhinekaan, keadilan sosial, keberpihakan kaum lemah, NKRI, wawasan nusantara, masa depan IPTEK, masa depan negara dan bangsa, dan lain-lain slogan pemanis dalam berlembar-lembar makalah dan konsep pidato, yang bertujuan agar dapat dilihat sebagai bibit unggul kaum muda. Siapa tahu dapat direkrut sebagai kader muda bangsa, atau syukur-syukur diangkat sebagai menteri atau wakil menteri, agar dapat memperbaiki nasib ninik mamak seketurunan mereka di kampung halaman.

Sumpah tinggal sumpah. Yang penting kaya raya, urusan penjara nanti saja. Toh, ada tetua-tetua  partai yang juga penguasa negeri yang dapat melindungi dan tinggal menunjuk sesuai kesepakatan, siapa yang jadi kambing hitam dan dikorbankan atas nama penegakan hukum. Yang penting kader unggulan selamat sehat wal afiat, dan urusan pemilihan raya mendatang semua pihak masih tegak dalam satu perahu.

Memang kaum muda yang berjaya itu tidak melulu datang dari kalangan partai, dari kalangan non partai pun tidak kalah ganas menerapkan ilmu aji mumpung. Bermodal kedekatan dengan elit pemerintahan, eit partai dan elit daerah, banyak kaum muda yang amat sukses bergelimang dollar berkat ajian sakti mandraguna pengelola negara sehingga semua proyek mereka jebol.  Pola yang disebut ‘patron klien’ ini sudah berlangsung lama dan merupakan warisan dari masa-masa gelap orde baru sehingga memunculkan barisan eksekutif muda kaya raya yang anti sosial. Warisan budaya tengik ini terus dijaga bahkan dengan  menyesuaikan beberapa peraturan yang akan menguntungkan oligarki sebagaimana disebutkan :

Para pelaku politik tidak hanya berjuang untuk sekadar memuaskan kepentingan-kepentingan pribadi sesaat dan atau kepentingan orang lain yang – menurut mereka – mereka wakili, namun juga berjuang untuk menetapkan peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang konfigurasinya dapat menentukan siapa yang mungkin akan menang atau kalah dimasa mendatang. Sesungguhnya, peraturan-peraturan yang muncul akan sangat menentukan sumber-sumber mana yang secara sah boleh dikerahkan ke dalam arena politik, serta pelaku-pelaku mana yang diperkenankan masuk. (“Transisi Menuju Demokrasi”; Guilermo O’Donnel, Philippe C Schmitter;1993) 

Agak menyedihkan jika sumpah (pengakuan) atas ke-indonesiaan kita hanya manjur di gegap gempitanya stadion utama Gelora Bung Karno (GBK). Ketika kesebelasan sepakbola nasional berlaga lawan tim dari Negara lain. Banyak pihak mengakui bahwa hati nurani mereka bergetar - mengalahkan ‘getarhati’ jika mendengar nama Tuhan disebut - ketika para penonton bersama-sama meneriakkan koor “Indonesia” berulang-ulang, walaupun kalah. Stadion GBK seolah menjadi saksi bahwa ‘semangat sumpah pemuda’ para penonton tetaplah bergelora lewat gocekan manis pemain sayap dan striker timnas. Termasuk didalamnya para tokoh muda yang ikut menonton dan meneriakkan nama negara.  Setelah perhelatan sepakbola selesai, semua kembali menjadi pepesan kosong.

Sumpah Pemuda 1928 mestinya dimaknai sebagai ideologi pemuda yang berniat membawa segenap anak bangsa kepada kemakmuran yang berkeadilan sosial, sadar akan pentingnya keadilan agar negara- bangsa tidak terbawa kepada gejolak disintegrasi akibat perilaku segelintir  elit yang sibuk memenuhi pundi-pundi kekayaan demi memuaskan kepentingan pribadi dan kepentingan pemilik modal, asing maupun domestik. Sehingga seluruh harkat dan martabat anak bangsa tergadai.

Bangsa yang satu, tanah air yang satu, mestinya juga punya satu kesatuan bahasa dan pemahaman bahwa seluruh rakyat mempunya hak daulat atas tanah air Indonesia, sehingga eksploitasi terhadap sumber daya alam (SDA) harus diikendalikan dan hasil bumi juga dapat dinikmati oleh segenap rakyat. Tambang emas, batubara, nikel, dan lainnya di beberapa daerah juga mestinya menjadikan penduduk sekitar hidup makmur dan berkecukupan dan tidak hanya menjadi pelengkap penderita sebagaimana yang terjadi selama ini.  Peristiwa pendudukan tambang Freeport di Papua mestinya dijadikan titik evaluasi menyeluruh atas kebijakan pengelolaan SDA oleh pemilik modal,  agar memperhatikan aspek keadilan terhadap kompensasi yang didapat karyawan dan juga hak mendapatkan bagian kemakmuran buat penduduk. Pemilik modal selama ini telah mendapatkan bagian keuntungan terlalu besar dalam bagi hasil dengan negara dan warga lokal.

Sumpah Pemuda juga harus memaknai arti perjuangan kaum muda belia dipedalaman sebuah propinsi ketika berjuang setiap pagi buta demi dapat masuk sekolah dengan berenang menyeberangi sungai dan semak. Setiap malam belajar hanya dengan cahaya pelita tanpa ketersediaan listrik.  Sumpah Pemuda juga mestinya melihat perjuangan para dai muda di semua pelosok daerah di Indonesia guna membangun masyarakat pedalaman yang beragama dan beradab, dengan membangun sekolah-sekolah agama darurat tanpa modal sedikitpun dan tanpa menerima gaji bulanan. Semuanya dilakukan dengan ikhlas dan penuh pengorbanan.

Melihat juga dengan mata hati cara hidup pemulung-pemulung muda dan buruh-buruh bangunan muda di ibukota agar dapat membeli nasi warteg lima ribuan rupiah. Untuk pulang kampung menengok anak istri harus terlebih dahulu mengumpulkan botol-botol plastik bekas Aqua.  Belum lagi kaum muda buruh pabrik, kaum muda yang terpaksa menerima undangan lembaga peneliti atau pendidikan asing di luar negeri karena negara tidak mempunyai goodwill dalam memberikan penghargaan yang layak dan pantas bagi kaum muda berotak jenius, kaum muda guru honorer yang menjerit minta diakui sebagai bagian dari tenaga pengajar nasional, kaum muda yang terpaksa bekerja sebagai debt collector dengan resiko terbunuh karena kelangkaan lapangan kerja, kaum muda yang celaka karena sibuk berkumpul dipojok-pojok gang sempit menikmati narkoba dan ikut tawuran antar kampung, sebagai bentuk dari frustrasi sosial, juga kaum muda yang masuk penjara karena mencopet, merampok, dan membunuh.

Lalu dimanakah letak sumpah keramat kaum muda 1928 ? yang didalamnya-sesungguhnya-terkandung makna pemuliaan terhadap nasib bangsa (anak bangsa, kaum muda) dan tanah air ?

Mengharapkan pembinaan kaum muda dari rasa frustrasi sosial berkepanjangan kepada seonggok Kementrian Pemuda dan Olahraga nasional mungkin terlalu naïf. Kementrian yang ‘ketua’nya berlagak pilon di pengadilan, ketika sekretaris kementrian melakukan tindak KKN berjamaah dengan pengusaha fasilitas SEA GAMES.  Juga naïf mengharapkan lapangan pekerjaan terbuka seluas-luasnya kepada Kementrian Tenaga Kerja yang ‘ketua’ nya juga berperilaku sama, berlagak pilon, ketika jajaran dibawahnya juga KKN dgn pengusaha.

Sadarkah kita semua bahwa kaum muda yang 83 tahun lalu bersumpah keramat sekarang tengah dimandulkan dengan jebakan uang, agar tidak mempunyai legitimasi moral untuk dapat memimpin masa depan negeri yang indah ini ?

Memberi amanah kepada kaum muda yang diberi stigma ‘sama saja dengan angkatan sebelumnya’ untuk dapat memimpin negeri, apalagi mengangkat harkat kaum muda,  tidak akan mendapatkan kredit kepercayaan publik. Publik akan kembali melihat pada angkatan yang sudah mapan, yang mampu memenuhi semua selera dan kepentingan-kepentingan oligarkis-birokrat. Apalagi selera pemilik modal.

Teriakan kaum muda di jalan-jalan Jakarta dan kota-kota besar lainnya pada April – Mei 1998 yang menggaungkan revitalisasi sumpah pemuda 1928 dan mengubah bunyi sumpah keramat menjadi bangsa yang gandrung akan keadilan, berbahasa kebenaran dan bertanah air tanpa penindasan, saat ini benar-benar telah dikencingi oleh para pengkhianat revolusi reformasi 1998.  Revitalisasi sumpah yang berdarah-darah dan mengorbankan nyawa kaum muda saat itu sekarang seolah menjadi basi dengan stigma ‘sama saja’ tersebut.

Maka jangan dipersalahkan kepada kaum muda ‘sadar diri-sadar lingkungan’ sekarang, yang melaksanakan sumpah serapah kepada pemilik modal dan oligarki dengan kembali berkumpul dijalan-jalan meluapkan amarah, ditambah bumbu teramat pedas anti kapitalisme dari gerakan Occupy Wall Street yang menjalar ke ibukota.

Kritis

Semangat sumpah pemuda 1928 telah lama berlalu. Dibutuhkan bukan hanya sekadar sumpah sloganistik semata tanpa melihat persoalan kesenjangan cara pandang pemuda kita masa kini. Disatu sisi sebarisan kaum muda yang menganggap persoalan kebangsaan dan pembinaan kaum muda cukup diutarakan di forum-forum resmi kabinet dan dewan legislatif serta forum-forum musyawarah ormas kepemudaan, sementara ada sebarisan besar kaum muda lain yang cukup kritis membuka mata hati anak bangsa akan persoalan sesungguhnya dari kebijakan pembinaan kepemudaan nasional. Membicarakan kaum muda tidak cukup hanya terbatas pada mereka yang telah menikmati kue pembangunan dan pemerataan KKN di semua lini pusat dan daerah, tetapi juga membedah persoalan kebangsaan yang menjadi tanggungjawab kaum muda, sebagai ‘pengejawantahan’ dari semangat Sumpah Pemuda 1928.

Kaum muda yang berada pada posisi tidak menguntungkan karena persoalan klasik tiadanya kesempatan kerja yang memadai, harus dijadikan batu pijakan dari kebijakan nasional kepemudaan, bukan hanya persoalan urusan seremonial upacara pembukaan seminar dan simposium kepemudaan yang penuh jargon kosong. Terlalu banyak potensi kaum muda yang tidak terekspos kepermukaan akibat strategi pembinaan yang kekurangan daya kritis.

Membicarakan semangat Sumpah Pemuda, adalah membicarakan persoalan kejujuran semua pihak dalam memperlakukan kaum muda. Apakah kaum muda masih dilihat sebagai generasi penerus negara-bangsa, ataukah hanya dijadikan potensi jangka pendek sebagai sumber daya tenaga buruh murah disemua sektor ketenagakerjaan pabrik dan perkantoran, sementara tenaga kerja asing dari pemilik modal terus dibiarkan memenuhi semua sektor industri, padahal dari segi kemampuan hanya berbanding tipis. Jika strategi  buruh murah yang dipakai, maka nasib kepemimpinan nasional akan tetap berada dilingkaran status quo, dengan mengajukan stigma ‘sama saja’ sebagai pelaku KKN dari generasi penerus.

Maka kalau sudah demikian halnya, biarlah sumpah serapah akan terus terjadi, sambil menunggu bara api berubah menjadi sesuatu yang menghanguskan akibat tiupan angin.

-Pril Huseno-

Mengkritisi Pajak bagi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM Indonesia sedang kesal. Pasalnya, setelah merampungkan revisi PP Nomor 46 tahun 2013 (Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 / ...