Upaya pemerintah dalam memperbaiki kinerja APBN kita
terutama dalam sisi penerimaan pajak negara melalui Tax Amnesty, patut
dihargai. Minimal soal data kekayaan warga negara dan berapa kewajiban pajak
terutang bisa didapat. Data Wajib Pajak bisa lebih tetap di jadikan acuan
target penerimaan pajak bulanan. Pada program Tax Amnesty periode ke III
(terakhir) kali ini, pemastian data WP tersebut menjadi target utama dari
program tax amnesty ke depan.
Direktorat Jenderal Pajak per akhir Desember, mencatat
komposisi harta di periode II program pengampunan pajak (Tax Amnesty) mencapai
Rp 375,97 triliun, lebih kecil dibanding periode I sebesar Rp 3.667 triliun.
Sedangkan realisasi penerimaan dari program pengampunan pajak (Tax Amnesty) mencapai
Rp 101 triliun, meningkat dari 30 September 2016 sebesar Rp 97,2 triliun.
Menurunnya realisasi penerimaan dari tax amnesty diatas,
disebabkan karena WP besar dengan deklarasi pajak yang akan disetor sebagian
besar telah didaftarkan pada periode pertama tax amnesty.
Apapun hasilnya, program tax amnesty memang telah membuka
mata dunia tentang betapa seriusnya pemerintahan Jokowi dalam menata ulang
sektor keuangan terutama peningkatan penerimaan APBN dari sektor pajak.
Penerimaan dan deklarasi pengampunan pajak yang didapat WP yang melapor,
tercatat menduduki lima besar program tax amnesty dunia.
Selain anggaran penerimaan negara dalam APBN kita, yang
harus serius dijadikan sektor penyeimbang adalah juga menaikkan anggaran
penerimaan non migas, juga UMKM dan upaya pembenahan terhadap penerimaan non
migas, terutama sektor energy baru dan terbarukan (EBT).
Sektor non migas, selama ini banyak terabaikan. Penerimaan
terbesar APBN selama ini masih mengadalkan sektor migas yang mencapai 104 %
dari target APBN atau 289 Trilliun. Namun seiring dengan turunnya produksi
migas Indonesia menjadi hanya 750.000 barel per hari (dulu sempat 1,2 jt barel
per hari), maka dibutuhkan penerimaan pengganti dari migas. Pembenahan dan
percepatan dalam mewujudkan penerimaan negara dari EBT dan UMKM serta pajak,
harus menjadi fokus utama.
Urusan hambatan birokrasi, biaya siluman, dan minimnya
dukungan dari stake holder menjadi aral paling serius dalam mewujudkan EBT dan
UMKM untuk eksis. Seorang wakil menteri ESDM
di era SBY dalam satu seminar tentang Kedaulatan Energi di UGM pada
2015, mengeluhkan tentang lambannya
birokrasi di tingkat bawah ESDM dalam merespon temuan dan upaya menciptakan EBT. Begitu pula di sektor UMKM terutama upaya
menciptakan daya saing terhadap produk-produk unggulan teknologi tinggi
dan teknologi komunikasi.
Diperlukan sinergi dan dorongan luar biasa dari pemerintah,
dalam upaya menaikkan kepatuhan WP, mewujudkan UMKM dan EBT yang berdaya saing,
yang mampu menaikkan anggaran penerimaan negara ke depan.
MGM Grand Casino - Mapyro
ReplyDeleteM life Rewards, including your 천안 출장안마 own Rewards Member Club, Club Pass, Club Rewards Membership, 논산 출장샵 and M Life 김천 출장안마 Rewards. Play at MGM Grand 원주 출장안마 Casino. 춘천 출장샵 2021 MGM