Serial HUT RI (2) : Yogya, Aceh dan Hari Kemerdekaan RI

Pilar demokrasi yang digerogoti tikus berdasi juga ikut merusak sendi-sendi kebudayaan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kearifan budaya lokal. Kita semua tahu bahwa dibalik ngototnya pusat untuk menjadikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipilih melalui sidang DPRD DIY sesungguhnya bukan dari niatan murni menjalankan demokrasi seutuhnya, atau memberikan pelajaran berdemokrasi kepada rakyat Yogyakarta Hadiningrat, tapi ada motif-motif penguasaan sumber daya ekonomi daerah disana. 

Beberapa sumber daya ekonomi milik Kraton Ngayogyakarta Hadinigrat hendak dipindah-tangankan lewat mekanisme perundang-undangan Pemerintahan Daerah, dan dijalankan dengan menjadikan pemilihan Gubernur DIY seolah sebagai pembelajaran kepada rakyat Yogya agar mengikuti 'cara demokratis' pemilihan Gubernur lewat sidang pemilihan DPRD.  Model pemaksaan demokrasi yang punya niat busuk tanpa mempertimbangkan sejarah keistimewaan DIY sebagai bekas Ibukota Republik, dan peran Kraton Yogyakarta dalam perjuangan mempertahankan proklamasi Kemerdekaan RI,  juga figur sentral Sultan Hamengkubuwono IX dan X sebagai Raja 'de Facto' bagi rakyat Yogya jelas melukai jiwa dan semangat ke-Indonesiaan bagi seluruh rakyat DIY. Disinilah para perencana pemerintahan mestinya mampu bersikap arif dalam melihat kepentingan pelaksanaan demokrasi seutuhnya dengan pemahaman terhadap identitas budaya lokal yang semestinya tidak diabaikan begitu saja. 

Wajar jika kemudian gejolak mempertahankan identitas Istimewa bagi DIY dan pemilihan lewat mekanisme penunjukan langsung bagi Sultan Hamengkubuwono X sebagai Raja dan Gubernur DIY menjadi pilihan hidup-mati bagi rakyat Yogya. Rakyat melihat bahwa yang terjadi adalah pertarungan SBY dan Sultan Hamengkubuwono X yang hendak dipaksakan menang oleh otoritas berkuasa. Sultan hendak dijadikan sebagai simbol budaya saja, dan tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pemeritahan Daerah yang nantinya bakal sarat kepentingan. Disitulah masalahnya. Sampai saat ini perjuangan mempertahankan status Istimewa bagi DIY dan mekanisme penunjukan langsung Gubernur masih menjadi concern utama bagi rakyat DIY. Dalam sikap yang paling ekstrim, rakyat DIY lebih memilih merdeka seperti perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dulu di Aceh (yang juga sarat persoalan ketersinggungan terhadap identitas budaya lokal-kedaerahan dan penguasaan sumber daya ekonomi), namun lewat jalur yang lebih lembut, seperti perlawanan budaya. 

Pawai-pawai allegoris budaya dan penolakan terhadap penghapusan status Istimewa bagi DIY menjadi topik hangat yang dapat memunculkan instabilitas kawasan. Yogyakarta sebagai salah satu daerah istimewa merupakan etalase budaya nusantara, yang menyimpan berjuta makna bagi berdirinya negara RI. Tempat bernaung bagi sekian banyak pendatang yang menuntut ilmu di Yogyakarta namun tetap menjunjung tinggi identitas nasional berlandaskan integritas budaya lokal Yogyakarta. Entahlah, disadari atau tidak hal crucial ini oleh para perancang pemerintahan pusat.

Kehendak yang memaksakan berjalannya demokrasi prosedural sempit tanpa pertimbangan kedaerahan akan berakibat kontra produktif bagi perkembangan demokrasi itu sendiri, khususnya di wilayah DIY. Apalagi jika pemaksaan lewat jalur kekerasan struktural yang menggunakan alat-alat negara, tentunya hal tersebut bukanlah sebuah pilihan bijak, walau kita tahu beberapa pihak di Jakarta menginginkan hal tersebut. Pelajaran pahit  'Perang Aceh' (GAM vs TNI-Polri) yang melelahkan hendaknya dijadikan landasan pijak bagi para perancang kebijakan.

Membiarkan Yogyakarta, Kraton, Sultan dan rakyat DIY tetap dalam satu kesatuan budaya dan integritas kedaerahan adalah pilihan paling bijaksana agar identitas budaya nasional tetap mempunyai akar pijakan dan tali temali yang kuat dengan berbagai identitas budaya lokal. Pelaksanaan demokrasi yang benar pastilah akan melihat pula aspek keutuhan budaya nasional yang semestinya ikut dipertahankan, agar gema peringatan Hari Kemerdekaan dari tahun ke tahun mempunyai makna yang semakin penting dihati sanubari segenap rakyat dari Sabang sampai Merauke. Hendaknya jangan sampai peringatan Hari Kemerdekaan kita ditandai dengan ganjalan hati dan gerutuan dibelakang panggung terhadap kerakusan segelintir elit nasional yang melulu melihat kepentingan penguasaan sumber daya ekonomi daerah. 

-Pril Huseno-