Thursday, April 06, 2017

JAKARTA 313 : BUNUH DIRI ATAU SEMAKIN MENGUATKAN DUKUNGAN ?



Benar belaka bahwa aksi 212 pada Desember tahun lalu, adalah aksi terbesar sepanjang masa yang genuine dan puritan. Diikuti oleh sekitar 37 ormas Islam di Indonesia plus kekuatan-kekuatan sipil yang menentang gerakan penistaan agama (Islam). Hanya yang harus diingat, mungkin gerakan tersebut rasanya bukan hanya dipicu oleh penistaan agama. 

Tetapi juga oleh sikap penolakan sebagian besar peserta aksi terhadap beberapa peristiwa yang  beraroma ketidak adilan, terutama peristiwa penggusuran pemukiman rakyat di Kampung Pulo, Bukit Duri, Kampung Aquarium, Rawajati dan lain-lain. Celakanya, yang tergusur adalah kampung-kampung yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kenyataan tersebut tak pelak menjadi amunisi “rasialisme dan anti Islam” paling serius yang bisa dimainkan oleh pihak anti Ahok.



Kedua, massa aksi yang ikut juga (diduga)kebanyakan ikut terprovokasi untuk menolak calon gubernur petahana  Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Penolakan didasarkan pada maraknya ungkapan kasus korupsi yang dituduhkan pada Ahok.  Hasil audit BPK menjadi acuan paling banyak diajukan sebagai argument. Juga terhadap kasus-kasus lain, yang sayangnya, oleh pihak KPK tidak direspon secara memuaskan dengan hanya mengajukan alasan “mens rhea”.  Format gerakan reformasi yang anti KKN menjadi alasan paling kuat bagi kekuatan pro demokrasi yang turut serta dalam aksi 212. KPK dan pendukung Ahok dilingkaran Istana dinilai tidak fair dan cenderung mengaburkan fakta-fakta hukum. Dan itu bisa di judge sebagai anti semangat reformasi 1998.

Ketiga,  Kinerja Gubernur Petahana juga dipandang tidak bagus-bagus amat.  Fakta bahwa kinerja Ahok ada diurutan papan tengah-bawah dalam ranking Kemen PAN, BPK dan Kemendagri . Data selama tiga tahun terakhir, Pemprov DKI mendapatkan opini (WDP) Wajar Dengan Pengecualian dari BPK. Selain itu,  penyerapan anggaran di DKI juga sangat rendah. Sementara hasil evaluasi penggunaan anggaran daerah pada Semester I 2015, persentase serapan anggaran hanya 22,86 persen dari total Rp 69,2 triliun. Hal itu menurut Kemendagri adalah penyerapan anggaran terparah selama ini.  

Keempat, Memang, keluarga Cendana adalah pihak yang paling memanfaatkan situasi politik saat ini. Namun, mengatakan bahwa dukungan Cendana akan menyurutkan dukungan terhadap Anis-Sandi diputaran kedua juga terlalu spekulatif. Dari pengamatan akar rumput, justru keluarga Cendana yang ditunggangi oleh semangat perlawanan. Orang tidak perduli siapapun dan apa latar belakangnya. Mereka  yang dipandang mampu memberikan support politik dan moral dalam gerakan perlawanan ini, akan diajak untuk berkoalisi. Meruntuhkan dominasi Gubernur Petahana menjadi hal paling utama dibanding membicarakan siapa mendukung siapa.

Kelima, Kharisma Anis Baswedan. Sosok ini dikalangan kaum Islam “abangan” maupun “modernis” di Jakarta menjadi sosok antithesis terhadap Gubernur Petahana. Dibeberapa polling jejak pendapat harus diakui pasangan Anis Sandi unggul. 

Terakhir menurut saya, peristiwa 313 hari ini, biarlah dicatat dalam sejarah perpolitikan bangsa kita sebagai rentetan aksi masyarakat sipil Indonesia yang sejak dulu selalu dimarginalkan. Itu adalah “latihan” bagi civil society untuk tegak dan sebangun sama tinggi, duduk sama rendah dengan kekuatan-kekuatan dominan. Terutama kelompok bersenjata dan ruling class yang merasa punya kuasa atas modal dan kekayaan tanah air.
Tiada gading yang tak retak. Tabik selalu. 

Pril Huseno





IRONI-IRONI DEREGULASI PEREKONOMIAN RI







Menteri Darmin sedang gundah. Pasalnya, banyak  pengusaha yang mengadu kepada Menko Perekonomian itu tentang regulasi tata niaga yang dirasa menyulitkan dan menimbulkan ketidakpastian. 

Parahnya lagi, kondisi yang saat ini banyak berimbas pada kinerja industri, investasi, ekspor dan inflasi tersebut muncul setelah adanya  Deregulasi melalui Paket-paket Kebijakan Ekonomi yang sudah mencapai tahap ke 13 di era Presiden Jokowi. 

Saat ini ternyata banyak muncul regulasi baru di Kementrian  yang  menghambat iklim kemudahan usaha. Disebutkan ada 12 larangan terbatas (lartas) baru, 9 diantaranya belum sesuai dengan arahan paket kebijakan ekonomi.  Tahun 2015 regulasi yang menghambat ekspor-impor sempat turun, tapi di 2016 malah bermunculan regulasi baru yang bahkan tidak berkoordinasi dengan  Satgas Deregulasi.   

Tentunya hal diatas menimbulkan tanda Tanya besar. Apakah spirit 13 Paket Deregulasi Ekonomi yang digaungkan Presiden Jokowi ternyata tidak dipahami pada tingkat pelaksana ? 

Sejak dulu, Indonesia dikenal sebagai negara “Die Hard” buat investor, dalam dan luar negeri. Dari soal pajak, birokrasi yang panjang dan menyulitkan, biaya siluman sampai pada Dwelling Time yang mencapai 4,7 hari. Posisi lartas Indonesia saat ini mencapai 51 persen dari 10.826 pos Tariff Harmonized System (HS) Buku Kepabeanan RI. 
Sementara rata-rata ASEAN hanya 17 persen. 

Contoh riil adalah perizinan untuk usaha Migas. Sebelum dipangkas menjadi hanya 20 perizinan, dulu investor migas harus melalui 104 perizinan. 

Mengapa “regulasi liar” tersebut sampai terbit pada tingkat Kementrian? Cukup kompetenkah jam terbang para menteri kita dalam memahami Paket-Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi ?  Dan lagi-lagi, apakah ini terkait dengan pembagian jatah biaya siluman yang muncul pada masing-masing meja perizinan ?

Thursday, March 30, 2017

QUO VADIS UMKM KITA ?




Sektor Usaha Kecil Menengah (UMKM)  Indonesia yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat kecil, disebutkan tidak layak masuk dalam skema perbankan. Tingkat kesuksesan usaha dari UMKM menurut data perbankan hanya seputar 10 % saja. Sisanya hidup segan mati tak mau.

Strategi pemberdayaan yang dilakukan pemerintah, kebanyakan hanya sampai pada taraf pemberian insentif dan bantuan sesaat tanpa adanya pembinaan berkelanjutan.

Upaya mengatasi kendala pembinaan dalam memajukan sektor UMKM bukannya tidak ada. Sejak 1993 telah dirintis model Inkubator bisnis oleh kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dengan harapan strategi inkubator bisnis dapat maksimal dalam  memberdayakan UMKM. Namun  sejauh ini baru 59 inkubator bisnis yang berdiri, kebanyakan di Perguruan Tinggi. Dari jumlah itu hanya setengahnya saja yang dapat dikatakan berjalan dengan baik.   

Meski peran UMKM dalam kontribusinya untuk PDB berkembang  dari tahun ke tahun, sebagai contoh pada tahun 2010 PDB UMKM meningkat 0,595 dari 56,5 % pada 2009 menjadi 57,12 % pada 2010. Sedangkan pada tahun 2011 meningkat sebesar 0,835 menjadi 57,945 dan pada taun 2012 terjadi peningkatan sebesar 1,145 menjadi 59,08%.

Dari data diatas, apakah masih ada good will dari para pemangku kebijakan untuk secara serius memberdayakan sektor ekonomi rakyat tersebut ? apakah negara kita tidak akan pernah bisa mengikuti Thailand yang setiap tahun berhasil mencetak 1.000 pengusaha kecil baru ?

JAKARTA 313 : BUNUH DIRI ATAU SEMAKIN MENGUATKAN DUKUNGAN ?

Benar belaka bahwa aksi 212 pada Desember tahun lalu, adalah aksi terbesar sepanjang masa yang genuine dan puritan. Diikuti oleh sekit...