Wednesday, March 29, 2017

MENYOAL TAX AMNESTY KITA




Upaya pemerintah dalam memperbaiki kinerja APBN kita terutama dalam sisi penerimaan pajak negara melalui Tax Amnesty, patut dihargai. Minimal soal data kekayaan warga negara dan berapa kewajiban pajak terutang bisa didapat. Data Wajib Pajak bisa lebih tetap di jadikan acuan target penerimaan pajak bulanan. Pada program Tax Amnesty periode ke III (terakhir) kali ini, pemastian data WP tersebut menjadi target utama dari program tax amnesty ke depan.

Direktorat Jenderal Pajak per akhir Desember, mencatat komposisi harta di periode II program pengampunan pajak (Tax Amnesty) mencapai Rp 375,97 triliun, lebih kecil dibanding periode I sebesar Rp 3.667 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan dari program pengampunan pajak (Tax Amnesty) mencapai Rp 101 triliun, meningkat dari 30 September 2016 sebesar Rp 97,2 triliun.

Menurunnya realisasi penerimaan dari tax amnesty diatas, disebabkan karena WP besar dengan deklarasi pajak yang akan disetor sebagian besar telah didaftarkan pada periode pertama tax amnesty.
Apapun hasilnya, program tax amnesty memang telah membuka mata dunia tentang betapa seriusnya pemerintahan Jokowi dalam menata ulang sektor keuangan terutama peningkatan penerimaan APBN dari sektor pajak. Penerimaan dan deklarasi pengampunan pajak yang didapat WP yang melapor, tercatat menduduki lima besar program tax amnesty dunia.

Selain anggaran penerimaan negara dalam APBN kita, yang harus serius dijadikan sektor penyeimbang adalah juga menaikkan anggaran penerimaan non migas, juga UMKM dan upaya pembenahan terhadap penerimaan non migas, terutama sektor energy baru dan terbarukan (EBT). 

Sektor non migas, selama ini banyak terabaikan. Penerimaan terbesar APBN selama ini masih mengadalkan sektor migas yang mencapai 104 % dari target APBN atau 289 Trilliun. Namun seiring dengan turunnya produksi migas Indonesia menjadi hanya 750.000 barel per hari (dulu sempat 1,2 jt barel per hari), maka dibutuhkan penerimaan pengganti dari migas. Pembenahan dan percepatan dalam mewujudkan penerimaan negara dari EBT dan UMKM serta pajak, harus menjadi fokus utama. 

Urusan hambatan birokrasi, biaya siluman, dan minimnya dukungan dari stake holder menjadi aral paling serius dalam mewujudkan EBT dan UMKM untuk eksis. Seorang wakil menteri ESDM  di era SBY dalam satu seminar tentang Kedaulatan Energi di UGM pada 2015, mengeluhkan tentang  lambannya birokrasi di tingkat bawah ESDM dalam merespon  temuan dan upaya menciptakan EBT.  Begitu pula di sektor UMKM terutama upaya menciptakan daya saing terhadap produk-produk unggulan teknologi tinggi dan  teknologi komunikasi.

Diperlukan sinergi dan dorongan luar biasa dari pemerintah, dalam upaya menaikkan kepatuhan WP, mewujudkan UMKM dan EBT yang berdaya saing, yang mampu menaikkan anggaran penerimaan negara ke depan.











SEDIA PAYUNG SEBELUM TENGGELAM



Penduduk Pulau Jawa yang mencapai 141 juta jiwa, memang menjadi asset  potensial untuk mendukung perekonomian nasional.  Apalagi 57 % kegiatan perekonomian Indonesia juga ada di Jawa. Adalah hal wajar  jika 80 % penerimaan pajak berasal dari Jawa (Sri Mulyani,2017).

Namun strategi industrialisasi di Pulau Jawa sudah saatnya dievaluasi. Tingkat kepadatan penduduk Pulau Jawa yang mencapai 44 % dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia, tentu    membutuhkan dukungan lahan yang dapat menampung kebutuhan hidup layak bagi penduduknya.       

Dampak kerusakan lingkungan akibat industrialisasi di Pulau Jawa, sudah saatnya dijadikan dasar bagi pemikiran untuk segera merevitalisasi kawasan luar Pulau Jawa. Infrastruktur daerah untuk mendukung industrialisasi harus dijadikan prioritas. 

Dengan memindahkan  industrialisasi ke luar Jawa, disamping menciptakan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi daerah, juga akan meningkatkan nilai tambah bagi hasil sumber daya alam daerah yang selama ini dinikmati pulau Jawa. 

Bencana ekologi dipulau Jawa akan dapat dihindari, jika pengambil kebijakan dapat menyadari resiko yang timbul dari eksploitasi berlebihan dari lahan di pulau Jawa yang semakin sempit. 

Namun adakah strategi pembangunan berkelanjutan diluar Jawa ini dapat dipahami oleh para inverstor asing dan lokal yang selama ini  sudah menikmati berbagai kemudahan dan kemewahan infrastruktur dilebih dari lima kawasan industri di pulau Jawa ?









MENGGEBAH MINIMARKET DI PEDESAAN



Program ekonomi kerakyatan yang didengungkan pemerintah, nampaknya bakal jauh panggang dari api.

Lihatlah, betapa merajalelanya minimarket dibangun sampai tingkat pedesaan, dan menggusur ekonomi rakyat kecil.

Sementara para pemilik warung dan toko kecil hanya bisa pasrah, sambil melihat lalu lalang para pembeli bermobil yang wangi, keluar masuk swalayan. Omzet  mereka rata-rata anjlok 41 % per bulan.
Lalu, mengapa mudah sekali para pemodal besar itu membangun minimarket sampai ketingkat desa, bersaing pula dengan minimarket merk lain dan kadang berhadap-hadapan ? 

Padahal ada Undang-Undang Nomor  tahun 9 tahun 1995 pasal 8 ayat  2 dan 3 yang melarang pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni dengan merugikan usaha kecil;  juga mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha kecil.  

Juga ada Pasal 1 angka 5 Perpres 112/2007 yang mengatur pendirian toko modern yang  wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi mayarakat sekitar, berikut aturan jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada.  

Konon, masalahnya ada pada para pemangku kebijakan ditingkat desa  sampai Bupati dan Gubernur dengan ungkapan “semua bisa diatur”. 

Bayangkan, di Sidoarjo ada 42 Minimarket yang diketahui tidak berizin alias bodong.  Namun mereka tetap dapat beroperasi dengan leluasa. Itu baru disatu kabupaten yang ketahuan. Sanksi untuk para pelanggar Peraturan juga sudah tercantum di Undang-Undang dan Perda yang bertebaran.