Thursday, April 06, 2017

ADA UDANG DIBALIK ODANG ?



Kisruh pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI masih berlanjut dan berkembang ke arah membingungkan. Hal tersebut disebabkan oleh kedatangan Wakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi untuk melantik Oesman Sapto Odang (OSO) sebagai Ketua DPD beserta wakilnya masing-masing Darmayanti Lubis dan Nono Sampono di gedung Nusantara V, Kompleks DPR RI Senayan pada 4 April 2017 kemarin.

Kedatangan Wakil Ketua MA Suwardi untuk melantik OSO sebagai Ketua beserta jajaran Wakil Ketua DPD periode 2017-2019 jelas melanggar  putusan MA bernomor  putusan MA Nomor 38 P/HUM/2016 dan Nomor  20 P/HUM/2017 yang menganulir Tata Tertib DPD yang mengatur masa jabatan pimpinan DPD 2,5 tahun. Sehingga masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPD RI dikembalikan selama 5 tahun sesuai Undang-Undang Pemilu. 

Ada apa dibalik kengototan Oesman Sapta Odang untuk menjadi Ketua DPD RI dan sikap membingungkan Wakil Ketua MA Suwardi yang melanggar ketetapan lembaganya sendiri (MA)? Bukankah itu sikap yang melanggar hukum ? apalagi penunjukan secara aklamasi OSO diputuskan hanya oleh 44 anggota dari 132 anggota DPD, yang artinya tidak memenuhi quorum ?

Peran dan wewenang DPD RI memang tengah disorot. Tidak pernah terdengar adanya putusan atau hal yang diketahui publik selama ini, yang mempengaruhi kebijakan nasional dibidang-bidang yang menjadi tupoksinya. 

Padahal tupoksi DPD terbilang strategis. Disamping menjalankan fungsi Legislasi, Pertimbangan dan Pengawasan, DPD RI juga sebagai kanalisasi untuk mewujudkan desentralisasi, peran kepada daerah untuk maju melalui pengelolaan sumber daya alam dan sumber dana daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat daerah bersangkutan.  

Dengan sikap ngotot yang diperlihatkan tersebut, apakah artinya OSO dan jajarannya tengah berupaya menaikkan “bargaining” DPD RI yang tidak mempunyai hak memilih menjadi betul-betul sebuah majelis tinggi dari sistem Bikameral ? ataukah kekisruhan itu hanya akal-akalan yang terkait dengan fasilitas keuangan dan otonomi daerah ?

JAKARTA 313 : BUNUH DIRI ATAU SEMAKIN MENGUATKAN DUKUNGAN ?



Benar belaka bahwa aksi 212 pada Desember tahun lalu, adalah aksi terbesar sepanjang masa yang genuine dan puritan. Diikuti oleh lk. 37 ormas Islam di Indonesia plus kekuatan-kekuatan sipil yang menentang gerakan penistaan agama (Islam). Hanya yang harus diingat, mungkin gerakan tersebut rasanya bukan hanya dipicu oleh penistaan agama. 

Tetapi juga oleh sikap penolakan sebagian besar peserta aksi terhadap beberapa peristiwa yang  beraroma ketidak adilan, terutama peristiwa penggusuran pemukiman rakyat di Kampung Pulo, Bukit Duri, Kampung Aquarium, Rawajati dan lain-lain. Celakanya, yang tergusur adalah kampung-kampung yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kenyataan tersebut tak pelak menjadi amunisi “rasialisme dan anti Islam” paling serius yang bisa dimainkan oleh pihak anti Ahok.

Kedua, massa aksi yang ikut juga (diduga)kebanyakan ikut terprovokasi untuk menolak calon gubernur petahana  Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Penolakan didasarkan pada maraknya ungkapan kasus korupsi yang dituduhkan pada Ahok.  Hasil audit BPK menjadi acuan paling banyak diajukan sebagai argument. Juga terhadap kasus-kasus lain, yang sayangnya, oleh pihak KPK tidak direspon secara memuaskan dengan hanya mengajukan alasan “mens rhea”.  Format gerakan reformasi yang anti KKN menjadi alasan paling kuat bagi kekuatan pro demokrasi yang turut serta dalam aksi 212. KPK dan pendukung Ahok dilingkaran Istana dinilai tidak fair dan cenderung mengaburkan fakta-fakta hukum. Dan itu bisa di judge sebagai anti semangat reformasi 1998.

Ketiga,  Kinerja Gubernur Petahana juga dipandang tidak bagus-bagus amat.  Fakta bahwa kinerja Ahok ada diurutan papan tengah-bawah dalam ranking Kemen PAN, BPK dan Kemendagri . Data selama tiga tahun terakhir, Pemprov DKI mendapatkan opini (WDP) Wajar Dengan Pengecualian dari BPK. Selain itu,  penyerapan anggaran di DKI juga sangat rendah. Sementara hasil evaluasi penggunaan anggaran daerah pada Semester I 2015, persentase serapan anggaran hanya 22,86 persen dari total Rp 69,2 triliun. Hal itu menurut Kemendagri adalah penyerapan anggaran terparah selama ini.  

Keempat, Memang, keluarga Cendana adalah pihak yang paling memanfaatkan situasi politik saat ini. Namun, mengatakan bahwa dukungan Cendana akan menyurutkan dukungan terhadap Anis-Sandi diputaran kedua juga terlalu spekulatif. Dari pengamatan akar rumput, justru keluarga Cendana yang ditunggangi oleh semangat perlawanan. Orang tidak perduli siapapun dan apa latar belakangnya. Mereka  yang dipandang mampu memberikan support politik dan moral dalam gerakan perlawanan ini, akan diajak untuk berkoalisi. Meruntuhkan dominasi Gubernur Petahana menjadi hal paling utama dibanding membicarakan siapa mendukung siapa.

Kelima, Kharisma Anis Baswedan. Sosok ini dikalangan kaum Islam “abangan” maupun “modernis” di Jakarta menjadi sosok antithesis terhadap Gubernur Petahana. Dibeberapa polling jejak pendapat harus diakui pasangan Anis Sandi unggul. 

Terakhir menurut saya, peristiwa 313 hari ini, biarlah dicatat dalam sejarah perpolitikan bangsa kita sebagai rentetan aksi masyarakat sipil Indonesia yang sejak dulu selalu dimarginalkan. Itu adalah “latihan” bagi civil society untuk tegak dan sebangun sama tinggi, duduk sama rendah dengan kekuatan-kekuatan dominan. Terutama kelompok bersenjata dan ruling class yang merasa punya kuasa atas modal dan kekayaan tanah air.
Tiada gading yang tak retak. Tabik selalu. 

Pril Huseno





IRONI-IRONI DEREGULASI PEREKONOMIAN RI




Menteri Darmin sedang gundah. Pasalnya, banyak  pengusaha yang mengadu kepada Menko Perekonomian itu tentang regulasi tata niaga yang dirasa menyulitkan dan menimbulkan ketidakpastian. 

Parahnya lagi, kondisi yang saat ini banyak berimbas pada kinerja industri, investasi, ekspor dan inflasi tersebut muncul setelah adanya  Deregulasi melalui Paket-paket Kebijakan Ekonomi yang sudah mencapai tahap ke 13 di era Presiden Jokowi. 

Saat ini ternyata banyak muncul regulasi baru di Kementrian  yang  menghambat iklim kemudahan usaha. Disebutkan ada 12 larangan terbatas (lartas) baru, 9 diantaranya belum sesuai dengan arahan paket kebijakan ekonomi.  Tahun 2015 regulasi yang menghambat ekspor-impor sempat turun, tapi di 2016 malah bermunculan regulasi baru yang bahkan tidak berkoordinasi dengan  Satgas Deregulasi.   

Tentunya hal diatas menimbulkan tanda Tanya besar. Apakah spirit 13 Paket Deregulasi Ekonomi yang digaungkan Presiden Jokowi ternyata tidak dipahami pada tingkat pelaksana ? 

Sejak dulu, Indonesia dikenal sebagai negara “Die Hard” buat investor, dalam dan luar negeri. Dari soal pajak, birokrasi yang panjang dan menyulitkan, biaya siluman sampai pada Dwelling Time yang mencapai 4,7 hari. Posisi lartas Indonesia saat ini mencapai 51 persen dari 10.826 pos Tariff Harmonized System (HS) Buku Kepabeanan RI. 
Sementara rata-rata ASEAN hanya 17 persen. 

Contoh riil adalah perizinan untuk usaha Migas. Sebelum dipangkas menjadi hanya 20 perizinan, dulu investor migas harus melalui 104 perizinan. 

Mengapa “regulasi liar” tersebut sampai terbit pada tingkat Kementrian? Cukup kompetenkah jam terbang para menteri kita dalam memahami Paket-Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi ?  Dan lagi-lagi, apakah ini terkait dengan pembagian jatah biaya siluman yang muncul pada masing-masing meja perizinan ?