MENYOAL TAX AMNESTY KITA

Upaya pemerintah dalam memperbaiki kinerja APBN kita terutama dalam sisi penerimaan pajak negara melalui Tax Amnesty, patut dihargai. Minimal soal data kekayaan warga negara dan berapa kewajiban pajak terutang bisa didapat. Data Wajib Pajak bisa lebih tetap di jadikan acuan target penerimaan pajak bulanan. Pada program Tax Amnesty periode ke III (terakhir) kali ini, pemastian data WP tersebut menjadi target utama dari program tax amnesty ke depan.

Direktorat Jenderal Pajak per akhir Desember, mencatat komposisi harta di periode II program pengampunan pajak (Tax Amnesty) mencapai Rp 375,97 triliun, lebih kecil dibanding periode I sebesar Rp 3.667 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan dari program pengampunan pajak (Tax Amnesty) mencapai Rp 101 triliun, meningkat dari 30 September 2016 sebesar Rp 97,2 triliun.

Menurunnya realisasi penerimaan dari tax amnesty diatas, disebabkan karena WP besar dengan deklarasi pajak yang akan disetor sebagian besar telah didaftarkan pada periode pertama tax amnesty.

Apapun hasilnya, program tax amnesty memang telah membuka mata dunia tentang betapa seriusnya pemerintahan Jokowi dalam menata ulang sektor keuangan terutama peningkatan penerimaan APBN dari sektor pajak. Penerimaan dan deklarasi pengampunan pajak yang didapat WP yang melapor, tercatat menduduki lima besar program tax amnesty dunia.

Selain anggaran penerimaan negara dalam APBN kita, yang harus serius dijadikan sektor penyeimbang adalah juga menaikkan anggaran penerimaan non migas, juga UMKM dan upaya pembenahan terhadap penerimaan non migas, terutama sektor energy baru dan terbarukan (EBT). 

Sektor non migas, selama ini banyak terabaikan. Penerimaan terbesar APBN selama ini masih mengadalkan sektor migas yang mencapai 104 % dari target APBN atau 289 Trilliun. Namun seiring dengan turunnya produksi migas Indonesia menjadi hanya 750.000 barel per hari (dulu sempat 1,2 jt barel per hari), maka dibutuhkan penerimaan pengganti dari migas. Pembenahan dan percepatan dalam mewujudkan penerimaan negara dari EBT dan UMKM serta pajak, harus menjadi fokus utama. 

Urusan hambatan birokrasi, biaya siluman, dan minimnya dukungan dari stake holder menjadi aral paling serius dalam mewujudkan EBT dan UMKM untuk eksis. Seorang wakil menteri ESDM  di era SBY dalam satu seminar tentang Kedaulatan Energi di UGM pada 2015, mengeluhkan tentang  lambannya birokrasi di tingkat bawah ESDM dalam merespon  temuan dan upaya menciptakan EBT.  Begitu pula di sektor UMKM terutama upaya menciptakan daya saing terhadap produk-produk unggulan teknologi tinggi dan  teknologi komunikasi.

Diperlukan sinergi dan dorongan luar biasa dari pemerintah, dalam upaya menaikkan kepatuhan WP, mewujudkan UMKM dan EBT yang berdaya saing, yang mampu menaikkan anggaran penerimaan negara ke depan.